Penjelasan Berikut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya (di sini disingkat menjadi UU PPh).

Table of Contents

Submit Your Email to Receive "The Secrets of Financial Freedom" eBook for Free:

A. Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Utang / Cadangan

 1. Utang

Utang timbul karena meminjam uang atau membeli asset secara kredit.

Jurnalnya:

Dr Asset (kas dan setara kas, persediaan barang, fixed asset, dll)

Cr Utang

Kalau utang dibebaskan maka jurnalnya

Dr Utang

Cr Keuntungan

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf k UU PPh, keuntungan yang timbul karena pembebasan utang merupakan penghasilan kena pajak (taxable income), karena dia mendapatkan asset tanpa pembayaran apa pun. Hal ini tidak beda antara prinsip akuntasi komersial dan pajak

Catatan:

Bagi Wajib Pajak tertentu keuntungan karena pembebasan utang dikecualikan sebagai objek PPh (dikoreksi fiskal). Aturan pengecualian tersebut ada di Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2020 Tentang Pengecualian Sebagai Objek Pajak Atas Keuntungan Karena Pembebasan Utang Debitur Kecil, Tetapi pengecualiannya hanya sampai sejumlah Rp 350.000.000,- Kalau jumlah pembebasan utang melebihi jumlah tersebut, maka atas kelebihan tersebut merupakan keuntungan./ penghasilan kena pajak.

Kalau utang dibatalkan maka jurnalnya

Dr Utang

Cr Asset

Asset dikembalikan, tidak berpengaruh pada profit loss, kecuali kalau pengembalian asset nya kurang atau lebih dari jumlah asset yang seharusnya dikembalikan, maka akan berpengaruh ke profit loss berupa keuntungan yang taxable kalau asset yang dikembalikan kurang dari yang seharusnya, atau berupa biaya/kerugian yang deductible kalau asset yang dikembalikan lebih dari yang seharusnya.

Harus dibedakan antara istilah pembebasan utang dengan pembatalan utang. Perlakuan perpajakannya berbeda.

2. Cadangan

Dalam akuntansi kalau perusahaan berkeinginan untuk memperluas usaha dan/atau demi menjamin kelangsungan perusahaan (mengantisipasi kemungkinan adanya kerugian di masa mendatang), atau kalau diperkirakan akan adanya pengeluaran tertentu di masa mendatang, maka dapat dibentuk dana cadangan. Dana untuk membentuk cadangan tersebut biasanya bersumber dari penghasilan (metode tidak langsung)

Jurnal nya sbb:

Dr Biaya …

Cr Cadangan …

Menurut UU PPh biaya yang timbul karena pembentukan cadangan merupakan biaya yang non deductible, karena hal ini merupakan transaksi internal (konversi aktiva/pasiva di dalam perusahaan) dan UU PPh menganut asas/stelsel riil (keadaan nyata), yaitu baik penerimaan penghasilan maupun pengeluaran biaya yang diakui pada suatu tahun pajak harus didasarkan pada apa yang sebenarnya telah terjadi pada tahun itu, harus didasarkan pada timbulnya hak dan kewajiban yuridis masing-masing pihak yang melakukan transaksi atau perikatan (direalisasikan secara eksternal pada tahun itu). Oleh karena itu, segala macam asumsi, harapan, perkiraan yang belum pasti terjadi yang dicatat berdasarkan transaksi internal tidak diperhitungkan dalam suatu tahun pajak.

Selaras dengan hal ini, kalau cadangan tersebut tidak (habis) dipakai, maka akuntansi menjurnal di tahun berikutnya :

Dr Cadangan …

Cr Penghasilan …..

Secara pajak penghasilan tersebut non taxable income (dikoreksi fiskal), karena biaya nya non deductible.

Bisa terjadi pada tahun dibentuknya cadangan, biaya yang timbul karena pembentukan cadangan tersebut tidak dikoreksi fiskal oleh Wajib Pajak, tetapi pada tahun cadangan tidak habis dipakai, penghasilan yang timbul tersebut dikoreksi fiskal. Kalau Pemeriksa pajak jeli, maka dia akan membatalkan koreksi fiskal atas penghasilan tersebut.

Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh memberikan pengecualian terhadap Wajib Pajak berbentuk bank dan lembaga keuangan bukan bank serta Wajib Pajak tertentu lainnya untuk membentuk cadangan biaya. Dalam hal ini biaya yang timbul merupakan deductible dan penghasilan yang timbul karena cadangan tidak habis dipakai merupakan taxable income.

UU PPh menganut asas deductibility – taxability, non deductibility – non taxability.

UU Pajak Penghasilan mengakui kalau Wajib Pajak meng-accrued beberapa biaya (biaya yang masih harus dibayar / utang biaya) berdasarkan basis akuntansi yang dianut Wajib Pajak, karena biaya-biaya yang di-accrued tersebut sudah terjadi tetapi belum dibayarkan. Dengan catatan, biaya yang di-accrued tersebut ada yang deductible, ada yang non deductible. Contoh, meng-accrued biaya PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23 yang dihitung dengan metode grossed up atau biaya PBB dan pajak tidak langsung lainnya, deductible, tetapi meng-accrued biaya PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23) yang dihitung tidak dengan cara grossed up, non deductible.

3.    Cadangan Dividen (Utang Dividen)

Pada umumnya perusahaan mengambil dividen dari laba ditahan (setelah kena pajak), tetapi tidak jarang dtemukan dalam praktek perusahaan mengambil dividen dari penghasilan (sebelum kena pajak).

1    Kalau dividen diambil dari penghasilan

maka jurnal nya

Dr  Biaya Dividen

Cr Dividen (Utang/Cadangan Dividen)

Pasal 9 Ayat (1) huruf a UU PPh jelas menegaskan bahwa biaya dividen itu (pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun), non deductible. Artinya atas dividen tersebut dikenai PPh Tahunan dan dikenai juga PPh atas dividen (dua kali kena pajak) kalau dividen jadi dibayarkan

Kalau dividen (utang/cadangan dividen) batal dibayarkan

Akuntansi menjurnal:

Dr Dividen (Utang/Cadangan Dividen)

Cr Penghasilan

Penghasilan yang timbul karena dividen batal dibayarkan merupakan non taxable, karena sudah dikenai PPh Tahunan saat timbulnya dividen.

UU PPh menganut prinsip/asas deductibility – taxability, non deductibility – non taxability.

2  Kalau dividen diambil dari laba ditahan, maka jurnalnya

Dr  Laba Ditahan

Cr Dividen (Utang/Cadangan Dividen)

Jurnal ini tidak berpengaruh pada profit loss.

Kalau dividen (utang/cadangan dividen) yang diambil dari Laba Ditahan batal dibayarkan, maka seharusnya akuntansi menjurnal

Dr  Dividen (Utang/Cadangan Dividen)

Cr Laba Ditahan

Saya heran kenapa di Undang-Undang Perseroan Terbatas mengharuskan perusahaan mencatat sebagai penghasilan, seolah-olah dividen itu diambil hanya dari penghasilan.

Kalau pun perusahaan menjurnalnya Credit: Penghasilan, maka dari segi UU PPh penghasilan itu adalah non taxable (karena diambil dari laba ditahan yang telah kena pajak, atau untuk kasus dividen yang diambil dari penghasilan: karena biaya yang timbul saat deklarasi/pembayaran dividen menurut Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, non deductible. Pendapat Penulis ini sering berbeda dengan pendapat Fiskus yang bisa menjadi objek sengketa di Pengadilan Pajak.

Utang dividen yang batal dibayarkan yang dicatat menurut prinsip akuntasi sebagai penghasilan, maka penghasilan tersebut dikoreksi fiskal, karena dividen yang batal dibayarkan itu diambil dari laba ditahan. Kalau pun diambil dari penghasilan, maka penghasilan yang timbul karena pembatalan pembayaran dividen, non taxable (dikoreksi fiskal), karena Pasal 9 ayat (1) huruf a UU PPh, menegaskan bahwa biaya yang timbul karena pembagian laba ditahan (dividen) non deductible (asas deductibility – taxability, non deductibilituy – non taxability)

B. Perlakuan Perpajakan Terhadap Pinjaman Tanpa Bunga

Kalau antara dua Wajib Pajak mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang tanpa bunga, maka perlakuan PPh nya sebagai berikut:

Pertama-tama harus dilihat apakah antara dua pihak itu mempunyai hubungan istimewa atau tidak.

Definisi hubungan istimewa harus merujuk ke Pasal 18 ayat (4) UU PPh yang berbunyi”

“(4)    Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan              ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada                        apabila:

  1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

  2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

  3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.”

Penjelasan:

“Ayat (4)

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan:

  1. kepemilikan atau penyertaan modal; atau
  2. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.

Selain karena hal-hal tersebut, hubungan istimewa di antara Wajib Pajak orang pribadi dapat pula terjadi karena adanya hubungan darah atau perkawinan.”

Huruf a

Hubungan istimewa dianggap ada apabila terdapat hubungan kepemilikan yang berupa penyertaan modal sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih secara langsung ataupun tidak langsung.

Misalnya, PT A mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT B. Pemilikan saham oleh PT A merupakan penyertaan langsung.

Selanjutnya, apabila PT B mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT C, PT A sebagai pemegang saham PT B secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT C sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT A, PT B, dan PT C dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT A juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT D, antara PT B, PT C, dan PT D dianggap terdapat hubungan istimewa.

Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

Huruf b

Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.

Hubungan istimewa dianggap ada apabila satu atau lebih perusahaan berada di bawah penguasaan yang sama. Demikian juga hubungan di antara beberapa perusahaan yang berada dalam penguasaan yang sama tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah ayah, ibu, dan anak, sedangkan “hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah saudara.

Yang dimaksud dengan “keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat” adalah mertua dan anak tiri, sedangkan “hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat” adalah ipar.”

Seandainya antara perusahaan berbentuk perseroan terbatas dengan pemegang saham mempunyai hubungan istimewa, maka Direktur Jenderal Pajak berwewenang mengoreksi pinjaman tanpa bunga menjadi pinjaman dengan bunga (deemed interest) berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh yang berbunyi sebagai berikut

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.”

Penjelasannya:

“Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa. Apabila terdapat hubungan istimewa, kemungkinan dapat terjadi penghasilan dilaporkan kurang dari semestinya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal demikian, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau biaya sesuai dengan keadaan seandainya di antara para Wajib Pajak tersebut tidak terdapat hubungan istimewa. Dalam menentukan kembali jumlah penghasilan dan/atau biaya tersebut digunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price method), metode harga penjualan kembali (resale price method), metode biaya-plus (cost-plus method), atau metode lainnya seperti metode pembagian laba (profit split method) dan metode laba bersih transaksional (transactional net margin method).

Demikian pula kemungkinan terdapat penyertaan modal secara terselubung, dengan menyatakan penyertaan modal tersebut sebagai utang maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan utang tersebut sebagai modal perusahaan. Penentuan tersebut dapat dilakukan, misalnya melalui indikasi mengenai perbandingan antara modal dan utang yang lazim terjadi di antara para pihak yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau berdasar data atau indikasi lainnya.

Dengan demikian, bunga yang dibayarkan sehubungan dengan utang yang dianggap sebagai penyertaan modal itu tidak diperbolehkan untuk dikurangkan, sedangkan bagi pemegang saham yang menerima atau memperoleh bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai pajak.”

Turunan dari Pasal 18 Ayat (3) UU PPh tersebut adalah ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 94 tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalansebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 yang berbunyi:

 “Pasal 12:

Ayat (1)    Pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib                    Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:

  1. pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
  2. modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
  3. pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
  4. perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya

 Ayat (2)    Apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan                    terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan                                      sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang                      bunga dengan tingkat suku bunga wajar.”

Penjelasan

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tingkat suku bunga wajar” adalah tingkat suku bunga yang berlaku yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman (best practice) jika transaksi dilakukan di antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan.”

Itu ketentuan yang memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam kasus pinjaman tanpa bunga yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya.

Tidak ada satu pasal pun dari peraturan perundang-undangan perpajakan yang memberikan wewenang kepada Presiden, Menteri Keuangan, atau pun Dirrektur Jenderal Pajak dalam kasus pinjaman tanpa bunga yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pihak lain selain dari pemegang sahamnya harus dianggap dengan bunga (deemed interest)..

Wajib Pajak harus tegas menolak apabila Fiskus memperluas penafsiran atas ketentuan tersebut di atas menjadi berlaku untuk semua pinjaman tanpa bunga dari pihak mana pun. Kalau Fiskus memperluas penafsiran tersebut berarti Fiskus melakukan penafsiran terhadap kedua ketentuan tersebut di atas secara a contrario yang menurut prinsip pajak (hukum pajak) tidak boleh dipakai dalam menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun alasannya sebagai berikut:

  1. Dalam hukum selain hukum pajak penafsiran a contrario dan penafsiran secara analogis sering diterapkan. Tetapi, dalam hukum pajak, penafsiran secara a contrario dan penafsiran secara analogis dilarang, karena kedua penafsiran tersebut akan memperluas arti sehingga menimbulkan kesewenangan oleh Fiskus, yang tadinya bukan objek pajak menjadi objek pajak atau sebaliknya. (Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Segala pajak untuk negara berdasarkan undang-undang.” Artinya, pengenaan pajak harus berdasarkan batasan2 yang telah ditentukan dalam Undang-Undang pajak, tidak boleh memperluas arti). Kalau Fiskus tetap menetapkan pinjaman harus dengan bunga (deemed interest), maka itu merupakan tindakan perampokan yang bisa dipidana dengan pasal perampokan.
  2. Menentukan apakah suatu pinjaman dengan bunga atau tanpa bunga adalah kebijakan masing2 perusahaan, berdasarkan kalkulasi bisnis masing2. Prinsip pajak mengajarkan bahwa sungguhpun Fiskus mempunyai wewenang untuk menguji kebenaran material dari satu transaksi atau penghitungan, namun hal tersebut tidak berarti bahwa Fiskus boleh menilai atau sampai campur tangan atas kebijaksanaan perusahaan. Fiskus tidak boleh, misalnya, menilai efisiensi perusahaan, seandainya cara kerja suatu perusahaan kurang efisien, sehingga diperoleh laba yang kurang besar. Fiskus harus puas dengan laba yang kurang besar itu. Atau, Fiskus tidak boleh campur tangan atas kebijakan perusahaan meminjam tanpa bunga, menjadi semua pinjaman harus dengan bunga, supaya bisa dikenai pajak.

Dalam dunia usaha peminjaman uang tanpa bunga lazim terjadi. Contoh: pinjaman di pegadaian yang jangka waktu kurang dari 3 bulan tidak ada bunga; dana tunai dari kartu kredit dalam waktu 3 bulan biasanya tanpa bunga; pinjaman syariah tanpa bunga juga biasa; Kredit Usaha Rakyat (KUR) kecil menengah dari pemerintah untuk UMKM juga tanpa bunga. Pinjaman tanpa bunga biasanya didasarkan pada kalkulasi bisnis atau pertimbangan keyakinan seperti pada pinjaman syariah.

Atas semua pinjaman tanpa bunga itu Dirjen pajak tidak mengenakan pajak atas bunga (deemed interest), karena memang tidak punya wewenang.

Disarankan baik kreditor mau pun debitor tidak boleh mencatat di pembukuan masing2, pinjaman terssbut seolah-olah ada bunga. Kalau kedua belah pihak mengakui ada bunga, maka konsekuensinya harus dikenai PPh sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada waktu pemeriksaan pajak, kedua pihak harus berpegang pada prinsip bahwa Fiskus yang melakukan koreksi fiskal harus berdasarkan bukti dan Fiskus harus memberikan penjelasan secara tertulis apa dasar hukumnya.

Dalam memberikan tanggapan atas Surat Pemeritahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP), kedua pihak harus menilai dasar hukum yang dipakai oleh Fiskus, karena kalau kasusnya sampai di Pengadilan Pajak, maka Hakim Pengadilan Pajak dalam memberikan Putusan Final mendasarkan pada ketentuan Pasal 78 UU No 12 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim”

Penjelasan Pasal 78

“Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Disklaimer:

Tak seorang pun dalam melakukan kewajiban perpajakan hanya mendasarkan diri pada isi artikel ini, tanpa terlebih dahulu meminta advis dari pihak yang profesional di bidang perpajakan Indonesia. Artikel ini dipublikasikan dengan syarat dan pengertian bahwa:

  1. Artikel ini ditulis hanya untuk tujuan pendidikan saja.
  2. Penulis tidak bertanggungjawab atas akibat dari perbuatan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi dari artikel ini, entah karena salah cetak atau karena ada bagian dari tulisan ini yang hilang, atau pun ketidaksempurnaan teknisnya.
  3. LuckScout tidak berkepentingan dengan pemberian jasa atau advis yang berkaitan dengan isi artikel ini.
  4. Penulis dan LuckScout dengan keras menolak untuk berkewajiban atau bertanggung jawab kepada siapa pun atas apa pun yang mereka lakukan dalam kaitan dengan sesuatu atau sebagai konsekuensi dari sesuatu yang dibuat atau akan dibuat oleh mereka berdasarkan sebagian atau seluruh isi artikel ini tanpa pembatasan.

Oleh Muda Markus Dolopoto, Kuasa Hukum Pajak Terdaftar